BKPRMI Desak Pemerintah Teken Qanun Jinayat

BANDA ACEH – DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Aceh mendesak Pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur Aceh, untuk menandatangani Qanun Jinayat yang telah disahakan DPRA periode 2004-2009. Sebab, hal itu menjadi salah satu bukti komitmen pemerintah dalam melaksanakan syariat Islam di Aceh.

Demikian salah satu isi rekomendasi Musyawarah wilayah (Muswil) Ke-8 DPW BKPRMI Aceh, di Asrama Haji, Banda Aceh, kemarin. Musyawarah yang dibuka Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, Minggu (15/11) malam itu akan berlangsung hingga hari ini Selasa (17/11). Kegiatan tersebut diikuti 200-an peserta yang terdiri atas ketua DPD dan DPK BKPRMI dari 23 kabupaten/kota se-Aceh.

Ketua Seksi Humas Muswil Ke-8 BKPRMI Aceh, M Nur AR, mengatakan, muswil itu juga melahirkan sejumlah rekomendasi lain. Di antaranya, mengimbau agar Wilayatul Hisbah (WH) dikembalikan untuk berada di bawah dinas syariat Islam atau berdiri sendiri. Karena, menurut peserta muswil, tupoksi dinas syariat Islam berbeda dengan satpol PP. “DPW BKPRMI Aceh juga mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk bersatu menegakkan syariat Islam,” kata M Nur mengutip rekomendasi tersebut.

Peserta musyawarah, lanjutnya, juga mendesak pemerintah konsisten terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berbasis islami dari tingkat SD hingga perguruan tinggi serta berupaya memberantas buta huruf Alquran di Aceh. “Mendukung Bupati Aceh Barat dalam upaya ketertiban busana muslim dan muslimat yang sesuai dengan syariat Islam,” demikian isi lain rekomendasi itu.

Peserta Muswil Ke-8 BKPRMI Aceh, tambah M Nur AR, juga mengajak seluruh komponen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam mempertahankan perdamaian di Aceh serta mengimbau untuk berupaya memanfaatkan lahan tidur di Aceh sebagai kekuatan ekonomi masyarakat Aceh. “Semua rekomendasi itu diputuskan dalam sidang paripurna pada muswil tersebut,” jelas M Nur AR.

LPJ diterima
Terkait dengan laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus periode 2006-2009 yang diketuai Drs Bustami Usman SH MSi, tambahnya, dari 25 DPD BKPRMI se-Aceh, 14 DPD kabupaten/kota menyatakan menerima, delapan DPD abstain (tak menyampaikan tanggapan), serta satu DPD yang tak menerima dan tak menolak LPJ pengurus lama itu. “Dengan demikian, maka LPJ pengurus DPW BKPRMI Aceh 2006-2009 dinyatakan diterima,” pungkasnya.(jal)

Sumber Serambi Indonesia, 17/11/2009

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: