BKPRMI Aceh Gelar Muswil

BANDA ACEH – Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) Aceh, 21-23 Maret 2014 mengadakan Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-9 di Asrama Haji, Banda Aceh. Muswil yang diikuti 300 peserta dari 18 DPD BKPRMI se-Aceh itu dibuka Gubernur Aceh yang diwakili Staf Ahli Bidang Kesra dan Keistimewaan Aceh, dr M Yani MKes, tadi malam. Pembukaan Muswil tersebut turut dihadiri Ketua DPP BKPRMI, H Said Aldi Al Idrus.

Muswil itu akan menyusun kepengurusan baru DPW BKPRMI masa bakti 2014-2018 serta menyusun program kerja serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Informasi yang diperoleh Serambi, tadi malam, menyebutkan, ada enam nama yang mencul sebagai calon ketua organisasi itu untuk empat tahun ke depan. Keenam nama itu adalah H Akhyar MAg, Marzuki, Shafwan Bendadeh, Martunis, Nazaruddin, dan T Adriansyah.

Ketua Panitia Muswil Ke-9 BKPRMI Aceh, H Akhyar MAg kepada Serambi, di sela-sela pembukaan acara itu, menjelaskan, besok (hari ini-red) semua peserta Muswil akan bersilaturahmi dan dijamu Gubernur Aceh, dr Zaini Abdulllah di Pendopo. Peserta, lanjut Akhyar, terdiri atas Pimpinan Pengurus Daerah (DPD) BKPRMI kabupaten/kota dan Pimpinan Pengurus Kecamatan (DPK) se-Aceh.

Di samping Muswil, tambah Akhyar, dalam rangkaian acara itu juga akan dilaksanakan donor darah dan dialog tentang Peluang dan Tantangan BKPRMI Aceh dengan narasumber Kadis Syariat Islam Aceh, Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Aceh, dan Ketua DPP BKPRMI.(jal)

Sumber : Serambi Indonesia

BANDA ACEH (Arrahmah.com) – Berbagai fakta sudah ditemukan ada sejumlah hotel di Banda Aceh melakukan pelanggaran syariat Islam dan mencoreng nama baik Bumoe Seuramoe Mekkah. Baik terbukti lewat razia-razia gabungan maupaun liputan eksklusif harian Serambi Indonesia Selasa (25 /3/ 2014 ).

Atas dasar itu dua puluh ormas Islam mendesak pencabutan izin hotel yang melanggar syariat Islam. Mereka sudah menandatangani surat yang disampaikan ke Gubernur Aceh dengan nomor agenda, Klas 451 nomor 18511, tanggal terima 13/5/2014. Hal mohon pencabutan izin hotel yang melanggar Syariat dan pengesahan Qanun Jinayat.

Dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Jubir gabungan Ormas Islam Tgk Mustafa Husen Woyla mengatakan, sebagian isi surat yang ditujukan ke Pemerintah Aceh berisi; Pertama, mendesak Pemerintah Aceh mencabut izin operasional hotel yang melanggar syariat Islam dalam waktu tujuh hari, terhitung setelah surat diterima oleh Gubernur yakni tanggal 13 Mei 2014.Kedua: Mendesak Pemerintah Aceh segera mengesahkan Qanun Jinayah. Ketiga, mendesak Pemerintah Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur (pergub) tentang penertiban tempat wisata syari’i.

Bila tuntutan di atas tidak ditindaklanjuti atau tidak diberikan jawaban oleh Pemerintah Aceh. Maka, jangan salahkan ummat jika mengambil alih Pemerintah dalam hal melaksanakan kewajiban Amar makruf nahi munkar.

Adapun Ormas Islam yang memberikan desakan adalah, Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Rabithah Taliban Aceh (RTA), BKPRMI Aceh, MMI Aceh, PII Aceh, DMI Aceh, DDII Aceh, NU Aceh, PERTI Aceh, Al-Irsyad Aceh, AMPSI, DKMA Aceh, ISAD, Al-Wasliyah Aceh, HMI Aceh, IKADI Aceh, ISKADA dan Arimatea Aceh. (azm/arrahmah.com)

– See more at: http://www.arrahmah.com/news/2014/05/15/puluhan-ormas-islam-aceh-desak-pemerintah-cabut-izin-hotel-yang-melanggar-syar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: